Menurut Papan informasi di lokasi Pembangunan drainase lingkungan dusun Krajan barat Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok, Karawang Jawabarat, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang dengan nilai kontrak Rp. 189.143.000 di kerjakan CV. Hafidz Jaya Perkasa.
Sangat di sayangkan dalam proses pelaksanaan proyek terkesan asal, pemasangan U-ditch diduga tidak mengikuti standar teknis.
Terlihat jelas bahwa dasar galian masih dalam kondisi berantakan dan terkesan asal terpasang tidak mengutamakan teknis.
Menurut salah satu warga yang enggan namanya disebutkan yang juga lulusan teknik bangunan menjelaskan, seharusnya sebelum pemasangan beton pracetak seperti U-ditch, kondisi tanah harus dipastikan kering, padat, dan rata agar hasil pekerjaan maksimal dan tahan lama," jelasnya.
"Diduga akibat lemahnya pengawasan dari dinas PUPR, U-Ditch dipasang langsung di atas tanah galian tanpa hamparan pasir, peluran, atau lantai beton dasar (lean concrete), ini jelas kontraktor tidak paham teknis, atau diduga Kongkalikong Dengan Pengawas ingin meraup keuntungan yang lebih besar," Tegasnya.
"Temuan lain yang menjadi sorotan adalah Posisi pemasangan tidak lurus, tidak rata, atau kemiringan saluran salah sehingga air tidak mengalir lancar dan justru mengendap/memicu genangan baru, selain itu Antar-modul U-Ditch dibiarkan longgar/tidak presisi dan tidak diberi mortar (adukan semen) pengikat atau perekat yang kuat, terkesan pekerja amatir dan perlu bimbingan dari tim teknis atau pengawas dari dinas PUPR.
Dalam praktik konstruksi yang baik, penibunan seharusnya menggunakan material pilihan dan dilakukan pemadatan bertahap. Jika tidak, potensi ambles dan retak bahu saluran hanya Tinggal menunggu waktu.
Padahal, adanya pembangunan drainase u-Ditch. Seharusnya bisa berfungsi untuk kelancaran pembuangan air agar bisa bermanfaat bagi warga.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan ketahanan konstruksi, yang berpotensi menyebabkan kerusakan dini serta tidak optimalnya fungsi drainase di kemudian hari.
Warga berharap "Pihak dinas PUPR wajib menyikapi dugaan ini dan harus melakukan sidak juga audit menyeluruh terkait proyek tersebut, bila perlu APH ikut serta dalam melakukan audit tersebut, dan jika di temukan kecurangan wajib di tindak tegas", tambah beberapa warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai metode pelaksanaan pekerjaan tersebut. Masyarakat berharap adanya pengawasan ketat dari instansi berwenang agar proyek yang menggunakan anggaran daerah dapat berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi warga. (Red)