 |
| Foto timbunan solar dalam jeriken |
Berdasarkan keterangan salah seorang pihak yang disebut terlibat dalam aktivitas penimbunan solar tersebut berinisial F, penggerebekan dilakukan oleh jajaran Polres Indramayu pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam operasi itu, petugas disebut mengamankan barang bukti berupa tiga kempu berkapasitas masing-masing 1.000 liter serta sejumlah jeriken berisi solar dengan kapasitas sekitar 25 liter. Dua orang berinisial F dan W bin D juga disebut turut diamankan dalam penggerebekan tersebut.
Namun, persoalan mulai menjadi sorotan ketika muncul informasi bahwa F kemudian dapat pulang setelah ibunya diduga menyerahkan uang sebesar Rp30 juta kepada seorang oknum anggota Bhabinkamtibmas Desa Bantarwaru berinisial S. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan keterangan pihak keluarga F dan masih memerlukan konfirmasi serta pembuktian dari pihak-pihak terkait.
Menurut keterangan ibu F, dirinya semula datang untuk menjenguk sekaligus menemui anaknya yang diamankan. Akan tetapi, ia mengaku tidak dapat bertemu dengan F.
Setelah terjadi penyerahan uang kepada S sebagaimana pengakuannya, F akhirnya dapat pulang. Meski demikian, harapan keluarga agar kedua orang yang diamankan, yakni F dan W, dapat sama-sama keluar dari proses penanganan perkara tersebut ternyata tidak terwujud.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai mekanisme penanganan kedua orang yang disebut diamankan dalam penggerebekan tersebut.
Apabila benar F dan W sama-sama berada di lokasi serta memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, atas dasar hukum dan pertimbangan apa F dapat pulang, sementara W tetap tercantum dalam dokumen penanganan perkara?
Sorotan semakin menguat setelah diperoleh informasi mengenai surat rujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu tertanggal 28 Oktober 2026.
Dalam dokumen tersebut, pada poin kedua disebutkan bahwa penyidikan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah telah dimulai pada 8 September 2026.
Peristiwa yang menjadi dasar penanganan perkara disebut terjadi pada Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, di wilayah Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.
Dalam dokumen rujukan tersebut, identitas terlapor yang dicantumkan adalah W bin D. Sementara itu, nama F yang sebelumnya disebut ikut diamankan dalam penggerebekan justru tidak tercantum sebagai terlapor dalam dokumen yang diperoleh. Perbedaan ini menjadi salah satu persoalan yang patut mendapatkan penjelasan terbuka dari penyidik.
Apakah F memang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang disidik? Apakah status hukumnya berbeda dengan W? Ataukah terdapat keputusan penyidik berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan yang menyebabkan keduanya mendapatkan perlakuan berbeda? Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak berkembang dugaan adanya ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.
Lebih serius lagi, dugaan penyerahan uang Rp30 juta kepada oknum anggota Bhabinkamtibmas berinisial S harus menjadi perhatian pimpinan kepolisian. Jika informasi tersebut benar, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara transparan untuk mengetahui tujuan penyerahan uang, apakah ada permintaan atau penerimaan uang, serta apakah terdapat kaitannya dengan proses penanganan perkara. Namun, hingga terdapat bukti dan klarifikasi resmi, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fakta pelanggaran oleh pihak yang disebut.
Atas sejumlah kejanggalan tersebut, Polres Indramayu didesak memberikan penjelasan resmi mengenai kronologi penggerebekan, jumlah dan status orang yang diamankan, daftar barang bukti, alasan F dapat pulang, serta dasar hukum pencantuman W sebagai terlapor dalam surat rujukan kepada Kejaksaan Negeri Indramayu. Klarifikasi dari S dan keterangan keluarga F juga diperlukan agar informasi yang beredar dapat diuji secara berimbang.
Ada apa dengan penanganan perkara dugaan penimbunan solar di Bantarwaru? Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi harus berjalan transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.
Publik berhak mengetahui apakah perbedaan perlakuan terhadap F dan W murni didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum, atau terdapat persoalan lain yang perlu ditelusuri. lioutan7 membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Indramayu maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
(Redaksi)