Setelah dana BOPF cair ke rekening lembaga, pengelola madrasah diminta untuk menyetorkan kembali sejumlah uang kepada oknum ketua forum dengan yang berpareasi dari total bantuan.
Berdasarkan kesaksian beberapa Pengelola DTA, nominal setoran wajib berkisar jutaan rupiah per lembaga bah kan ada yang lebih besar.
Salah satu pengurus DTA yang namanya minta dirahasiakan di salah satu Wilayah di Kecamatan Batujaya. Kabupaten Karawang Jawabarat, mengatakan, "Setelah dana tersebut diterima kami harus setor ke salah satu Oknum FKDT di tingkat kecamatan, dan nilainya bervariasi ada yang Rp.1,5 juta, ada yang Rp.1 juta, Bahkan ada juga yang lebih, untuk satu lembaga DTA bagaimana kalau satu kecamatan itu lembaga DTA nya puluhan hingga Ratusan, cukup besar juga" ucapnya. Kamis (05/11/2026).
"Terus bagaimana mau maksimal dalam merealisasi bantuan (BOPF) DTA ini kalau persatu tahun kami harus setor ke ketua forum," keluhnya.
Ditempat terpisah FKDT, di salah satu Kecamatan saat dimintai keterangan awak media mengatakan "Perihal bantuan BOPF kami selaku Forum kecamatan itu bukan nya setor, akan tetapi bentuk kebijakan dari DTA dan itu pun nilai nya bervariasi dan saya rasa semuanya se-Kabupaten Karawang," terangnya.
Sementara Ketu Forum Pemerhati Pendidikan yang Juga Kuasa Hukum, Anshari Lubis, S.H., M.H., menegaskan, Dari keterangan tersebut di atas, diduga bantuan BOPF, dijadikan ajang bancakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ini jelas tindakan yang merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok, Kami selaku Pemerhati dan Peduli pendidikan akan melakukan audiensi ke setiap DTA dan jika memang ditemukan ada pungutan dengan modus uang kebijakan, kami akan membuat resume dan melapor kan ke pihak Aparat Penegak Hukum, (APH) baik polri maupun Kejaksaan Negri," tegasnya.
Sampai berita ini terbit, Ketua Forum Kecamatan Batujaya belum dapat dikonfirmas awak media, hingga kini redaksi menunggu klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
(Red)